.jpeg)
Opcit.ID, Palembang - Badan Dapur Nasional (BDN) mengungkapkan masih adanya tantangan kelembagaan dalam pelaksanaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Temuan tersebut diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan dapur MBG yang telah berjalan sejak Agustus 2025.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) BDN, Drs. Basyaruddin Siregar, S.SP, dalam rapat konsolidasi BDN yang digelar di Kota Palembang, Selasa (27/1/2026).
Rapat tersebut dihadiri pengurus BDN tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan.
Basyaruddin menjelaskan, salah satu tantangan utama yang ditemukan di lapangan adalah belum adanya lembaga yang secara khusus menaungi operasional dapur MBG.
Selama ini, peran yayasan dinilai masih terbatas pada aspek perizinan, sementara ketika muncul persoalan teknis dan operasional, tidak terdapat mekanisme kelembagaan yang dapat menangani secara terstruktur.
Menurutnya, kehadiran BDN diharapkan dapat menjawab persoalan tersebut dengan menjadi penghubung antara dapur MBG di daerah dan pemerintah pusat, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam pelaksanaannya, BDN menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi tanpa mencampuri pengelolaan internal dapur.
Ia menegaskan bahwa BDN berada di bawah Badan Gizi Nasional, dengan mekanisme pelaporan berjenjang dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat.
Proses deklarasi BDN telah disetujui dan akan ditindaklanjuti dengan pelantikan pengurus secara nasional.
Dalam forum yang sama, Basyaruddin juga menyampaikan bahwa Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan sebagai proyek nasional ketahanan pangan.
Penetapan tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong gerakan menanam sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Selain fungsi pengawasan, BDN juga mengembangkan peran pendukung melalui penyediaan bahan baku dapur MBG, antara lain dengan penanaman sayuran dan penguatan rantai pasok pangan di daerah.
Sementara itu, Ketua BDN Provinsi Sumatera Selatan Dr. Rahidin H. Anang menyatakan bahwa konsolidasi dan kehadiran langsung Ketua Umum BDN memberikan kepastian terkait posisi serta peran kelembagaan BDN di daerah.
Ia menambahkan, pelantikan nasional pengurus BDN di Kota Prabumulih nantinya akan dirangkai dengan kegiatan penanaman perdana sebagai bagian dari agenda ketahanan pangan nasional.
Rahidin juga menyebutkan bahwa pembentukan kepengurusan BDN di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan terus dipercepat, dengan target seluruh 17 kabupaten/kota telah terbentuk pada Februari 2026. (*Adi)